gugatan sengketa pemilihan kepala desa. Direktori Putusan. gugatan sengketa pemilihan kepala desa

jeli sandi et al. 000 6 Rumi Suwardiyati , SH. Bahwa sesuai dengan Pasal 31 UndangUndang Desa Nomor 6 Tahun2014 juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 112 tahun 2014 dimana Pemilihan Kepala Desa(Pilkades) dilakukan secara serentak di selurun Kabupaten DeliSerdang, dalam hal ini telah berlangsung pada hari Selasa, tanggal 19April 2016 di Desa Gunung Kelawas. Maka dari itu, perselisihan atau sengketa hasil pemilihan kepala desa harus menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggara pemerintahan desa. Pilkades juga merupakan bentuk praktik demokrasi yang ada di desa. Manfaat Penelitian Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan beberapa manfaat, antara. “Sejak dilantiknya Kepala Desa pada Desember 2019 banyak terjadi pemberhentian Perangkat Desa yang tidak sesuai. com - Mahkamah Konstitusi ( MK) menggelar sidang putusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pada Kamis (18/3/2021). tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, (Kementrian Hukum dan HAM RI 2011). ID - Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bubu Barat Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara memasuki babak baru. JAKARTA, KOMPAS. Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikanperangkat desa berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimana ketentuan Pasal 26ayat (2) jo. 2. Breaking News. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Panitia. 32 Tahun 2004. proses gugatan sengketa oleh pasangan calon Drs. Pasalnya, KPU berkali-kali kalah dalam gugatan sengketa pemilu yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), mulai dari perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), hingga. 15. com || Bupati Barito timur menolak 11gugatan Sengketa Pemilihan Kepala Desa dari total 13 gugatan yang diajukan calon Kepala Desa yang kalah. Dan yang menjadi inti dari tesis ini adalah Kepatuhan KPU dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap proses sengketa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang mana diberikannya. 31 kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi universitas borneo tarakan. Sultoni Fikri Universitas Airlangga Surabaya Email: [email protected]>Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sengketa pemilihan kepala desa. Diketahui jumlah gugatan yang terdaftar mencapai 30 penggugat. 1. Mari kita bahas lebih detail tentang contoh surat gugatan sengketa di pilkades. Dimana masing-masing pihak bisa menerima hasil pemilihan, setelah terjadi pertemuan yang dihadiri Forkompincam. 12/2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Subo, Kecamatan Pakusari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Subo, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, tanggal 23. Memori Banding. 1 penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa ngares kecamatan trenggalek kabupaten trenggalek berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa dispute settlement of ngares chief village’s election in trenggalek district. (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih. Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa pada tahap penjaringan. Gugatan itu muncul dari daerah-daerah yang diperintahkan MK untuk menggelar pemungutan suara ulang ( PSU ). 12 tahun 2008). dalam Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN. id Info Artikel Abstract Masuk: 2022-08-12 Diterima: 2022-08-30PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN. MTR menyatakan bahwa objek gugatan . Hal ini berdasarkan Undang-. DISKOMINFO INDRAMAYU – Pemilihan Kepala Desa serentak bagi 171 desa di Kabupaten Indramayu Rabu 2 Juni 2021 telah berhasil dilaksanakan dan telah melahirkan 171 kepala desa hasil proses demokrasi di desa. Sering terjadi sengketa pemilihan kepala desa yang selama ini telah berlangsung. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. PROBLEMATIKA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KASUMEWUHO KEC. : 17103070043 (2021) penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa menurut pasal 37 ayat 6 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perspektif maṢlaḤah mursalah. 4 Terkait gugatan keberatan terhadap hasil pemilu menjadi kewenangan lembaga negara yaitu MURATARA – STARINTI. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya 2. Barito Timur, Kalteng. Walaupun begitu, setelah pelaksanaannya masih terdapat gugatan yang tidak diterima oleh masing-masing tim yang kalah. 3. com, Selasa (22/12/2020), hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari berdasarkan hasil pemantauan di laman resmi. Dalam. Pemilihan kepala desa secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. [7] Jadi, meskipun berstatus sebagai Penjabat Kepala Desa, ia dapat. Pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada Serentak) pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2015. Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan. PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011 DI DESA KOTO RENAH KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI. Kabar beritaku. Semangat dilaksanakannya pilkada langsung adalah penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, yaitu: koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwa- Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tiga calon kepala desa yang tidak puas dengan hasil pemilihan tersebut mengajukan. PILKADES Pemilihan Kepala Desa dilakukan dalam 3 (Tiga) bergelombang Dengan. Kabar beritaku. Hukum tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang PemberlakuanDi Kabupaten Kolaka penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Sebagai diserahkan sepenuhnya kepada bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa dalam. Objek SengketaObjek sengketa dalam perkara a quo adalah : Keputusan BupatiTemanggung Nomor 141 / 154 Tahun 2020 tentang Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Wonoboyo,Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 20202026 tertanggal 27 Februari2020 beserta lampirannya khusus nomor urut 4 atas. 5. K/2 Desa L Kecamatan W Kabupaten X Dengan ini memberikan. Untuk membuat masalah tersebut penulis mengambil judul; ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52/PHP. Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai siapa yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi pengaturan tentang Kepala Desa yang tertuang di. 203 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia Benni Erick1, M. 1310018412016 PROGRAM PASCASARJAN. Sebelumnya, PTUN mengabulkan gugatan sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sidoharjo, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal yang diajukan salah satu calon kepala Desa Fahruri. Malang: Intrans Publishing. Pemberhentian Kepala Desa. Landak (Suara Kalbar) - Gugatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa, di Desa Keranji Paidang dan Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, Langsung ke konten. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikanSuroto diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun Pagerwojo Desa Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 April 2002 dengan Keputusan Kepala Desa Gelam No. Oleh : Mukibar Barakati / Praktisi Hukum Perhelatan pesta demokrasi dalam pemilihan Kepala desa secara serentak di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, telah usai digelar. Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta. Mengajukan rancangan dan menetapkan. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TONGOA KECAMATAN PALOLO KABUPATEN SIGI Tergugat: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 264 — 383. IV Nagari 21 18 39 2. Sebagai pengingat, JEO ini akan memuat poin ringkas pokok perkara gugatan gugatan dari. 140/600/XII/2017, Tanggal 9 Desember 2017 tentang pemberhentian penjabat kepala Desa pattallassang, dan pengesahan penetapan kades Pattallassang masa jabatan 2017-2023 atas nama Subhan. dibentuk hanya ketika terdapat gugatan terhadap hasil pemilu dan berakhir ketika telah terdapat putusan. Pemilihan kepala desa ini tidak selalu berjalan secara mulus. VIOLLA REININDA - Menakar Relevansi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 1 Edisi V, Volume 3, Nomor 2 – Des 2021 MENAKAR RELEVANSI PEMBENTUKAN BADAN. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia sengketa sehingga perlu diulas. SuaraJatim. Bengkulu (ANTARA) - Akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Elfahmi Lubis, menyebutkan pemerintah sudah seharusnya membentuk lembaga untuk menyelesaikan persoalan sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), mengingat banyaknya perselisihan yang. Pemilihan; t. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tanah No34/DC/2022. 0044 SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI SUMENEP MADURA KOTA-Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak secara bertahap di Kabupaten Sumenep masih menyisakan permasalahan. Bukti konkritnya adalah penyelenggara pemilihan kepala desa tidak dilakukan oleh KPU dan Lembaga Penyelesaian Sengketa, bahkan Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian Kepala Desa - Kedesa. PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011 DI DESA KOTO RENAH. com - Mahkamah Konstitusi kembali menerima gugatan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Salah satu hal baru dalam dua kali pemilu terakhir di Indonesia adalah dalam hal disediakannya mekanisme gugatan keberatan terhadap hasil pemilu. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, sebagaimana diberitakan. SMG dengan obyek sengketa Surat Keputusan Tata Usaha. . Pengadilan PTUN MEDAN TUN. Angka yang baik jika diukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin Desa. Latar. Kehadiran UU Desa nomor 6 tahun 2014 yang diikuti berbagai regulasi penyelesaian sengketa pilkades telah membagi 2 (dua) tahapan penyelesaian. Dr. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan u. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. STATUS PERATURAN. Pemilihan kepala desa merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di desa. UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA . tempat wisata, maka. Pasal 22E ayat (2) berisikan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan. Ikhwan2 12Program Studi Hukum Pidana Islam, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia E-mail: [email protected] akan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, disamping Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelesai sengketa pemilu. MK telah menangani sebanyak 982 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKADA) dan. Belakangan, lawan Rusma Yul Anwar, Hendrajoni, melayangkan gugatan ke MK. Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Sage. 111. mengajukan gugatan; dan berupa pokok sengketa yang menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan Kepala Desa Gunungreja Nomor: 141/6/VII/2017 tentang Pengangkatan Muhammad Jumali sebagai Sekretaris Desa tidak sesuai dengan prosedur, yaitu tidak memperhatikan surat rekomendasi camat Nomor 141/639/55 yang berisi penolakan. MUNA, TELISIK. 212 Tahun 1907 terkait dengan pemilihan Kepala Desa. Pasal 37 lebih menekankan pada penentuan siapa yang terpilih dan mekanisme penyelesaian sengketa; pasal 38 mengatur tentang pelantikan; dan pasal 39 mengatur masa jabatan Kepala. Model Sengketa Pemilihan Kepala Desa Terdapat empat model ‘sengketa’ berkait dengan dilakukannya pemilihan langsung termasuk pemilihan kepala desa, yaitu 1. Ia menyebut, para kontestan Pilkades yang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan diberikan kesempatan hingga 15 November 2022 untuk mengajukan gugatan. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 26 April 2016. Kedua, pemilu kepala daerah akan lebih mewujudkan. Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Meja 3 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi : a. Pada akhirnya, KPU, Menteri Dalam Negeri, dan Komisi II DPR RI bersama Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat mengambil opsi pertama yang diajukan KPU. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD. H. Diberitakan Kompas. POS-KUPANG. PP 6 Tahun 2005 jo. Pemilu. id) SINGARAJA- Hasil pemungutan suara pada Pemilihan Perbekel (Pilkel) Desa Sangsit,. : 141/10. 2. Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, menyangkut keputusan tertulis yang dilakukan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, finalisasi dari pelaksanaan Pilkades adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa keputusan BPD dan keputusan Bupati yang ditujukan kepada kepala desa terpilih, kompetensi absolut peradialan Tata Usaha. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa; b. Perumusan masalah Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat); c. MTR, tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa, 23 Agustus. Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia. Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia. mobilisasi PNS dan aparat desa, penyalahgunaan wewenang, pencoblosan lebih satu kali, diwakilinya hak pilih oleh orang lain, kampanye terselubung, pengangkatan pegawai. Untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan,dibentuk PPS, Apa kepanjangan nama dari PPS. Berbagai macam sengketa Pemilihan kepala desa pun mengemuka ke publik. MUNA – Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa telah selesai membacakan putusan gugatan sengketa Pilkades. Said Usman Abdullah telah dikabulkan sebagaian, akan tetapiPemilihan Kepala Desa. 24. Suhino Lingkar Selatan Mataram NTB Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :A Umur : 45 Tahun Pekerjaan : Pedagang Alamat : Jl. rahmat fauzi, nim. masalah jika terjadi sengketa, pengesahan dan pengangkatan calon kades terpilih, pelantikan kepala Desa,. Sanin berjuang mencari keadilan atas dugaan kecurangan dan tidak sesuai prosedur serta melanggar asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan Pilkades mulai dari awal sampai dengan akhir hingga terpilihnya Zulkipli Wung yang ditetapkan oleh Bupati. dipidana dengan Setiap kepala desa atau sebutan pidana penjara paling lain yang dengan sengaja lama 1 (satu) tahun membuat keputusan. Kepala Desa harus melakukan konsultasi tertulis kepada Camat atas namaBupati mengenai pemberhentian perangkat Desa;b. Beberapa masalah konflik antara lain; kepala desa merupakan jabatan baru yang menjanjikan, mekanisme penyelenggaraan. Paska dibukanya pendaftaran gugatan sengketa Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pilkades tingkat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) pada (14/11/2022) lalu, hari ini Kamis (17/11/2022) jumlah gugatan yang terdaftar mencapai 20 penggugat dan bahkan akan bertambah lagi JAKARTA, KOMPAS. PERDA KAB BURU NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,. BUTON UTARA, TELISIK. Permendagri No. Pemilihan Kepala. kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, oleh UU Desa diatur bahwa desa berhak untuk menentukan pemimpinnya sendiri melalui mekanisme pemilihan kepala desa (Pilkades). PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA PADEMONEGORO, KECAMATAN SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO. HALSEL, kejarinfo com. (2011). 2. Pemilihan kepala desa tidak selalu berjalan lancar dan mulus. Sayangnya, kapasitas Kepala Desa maupun perangkat desa tidak menjadi perhatian UU ini. Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahwa yang menjadi obyek sengketa pada gugatan ini adalah :. tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, (Kementrian Hukum dan HAM RI 2011). Untuk Mengetahui Implikasi kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah terhadap pemilihan kepala daerah. Surat Permohonan Banding; b. ILUSTRASI. 1) Kejaksaan sebagai pengacara negara mewakili Panitia Pemilihan Kepala Desa merupakan kewenangan di bidang tata usaha negara 2) Perselisihan Pemilihan Kepala Desa yang merupakan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara 9-ini 158 desa di lombok timur gelar pilkades serentak. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Muhammad Yasin, S. K/2 Desa L Kecamatan W Kabupaten X Dengan ini memberikan Kuasa kepada, Amirudin, S. Ahmad Husaini, Kadi Sukarna. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. pemerintahan desa. Dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan, ketentuan Pasal 269 ayat (4) yang menunjuk. 6 Tahun 2014 yang menentukan bahwa: (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dalam Pokok Sengketa;1. Ip) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Oleh MARIANUS TAEK. Dasar gugatan sengketa pemilihan kepala desa bukit batu yang pada intinya M. [7]. skripsi thesis, uin sunan kalijaga yogyakarta. Kewenangan PTUN dalam penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Pada UU No. Sebelumnya MK telah memerintahkan untuk dilaksanakan PSU di 17 daerah. 14. Gugatan itu muncul dari daerah-daerah yang diperintahkan MK untuk menggelar pemungutan suara ulang . Di dalampetitum gugatan menuntut adanya pengembalian hakhak Penggugatsebagai peserta Pilkades Desa Gambiran serta menuntut Tergugat untukmenerbitkan Keputusan tentang Pemilihan Ulang Kepala Desa Gambiran,sedangkan di dalam Posita Penggugat tidak menguraikan secara rinci danHalaman 9 dari 26 halaman. Kedudukan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Agraria ” (2021) 1:2 Jurnal Kajian . Setelah itu, Yuswardi akan mengambil solusi terbaik dalam sengketa. Tertanggal 20 April 2022. 2. AbstrakDalam tataran normatif peraturan perundang-undangan, tidak disebutkan secara eksplisit mengenai proses ataumekanisme gugatan bila terjadi indikasi kecurangan dalam levelpemilihan kepala desa (Pilkades). 6, No. ac. 1. guntur12@gmail. 2. Bahwa sebelumnya Penggugat adalah Rio/Kepala Desa Kuamang Jaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bungo Nomor 218/DPMD Tahun 2020 tentang. Secara harfiah, kata “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “tahap terakhir dari rangkaian pemeriksaan,”7 sedangkan kata “mengikat” diartikan sebagai mengeratkan dan menyatukan.